BERPOLITIK ALA NABI MUHAMMAD SAW DAN MENGANGKAT PEMIMPIN

BERPOLITIK ALA NABI MUHAMMAD SAW DAN MENGANGKAT PEMIMPIN

Berpolitik Ala Nabi, Wajibkah?

Politik identik dengan berbagai macam intrik, maupun trik untuk mencapai sebuah kekuasaan atau jabatan. Ada yang mengatakan politik itu kotor, karena kadangkala sering menghalalkan segala cara demi ambisi kepentingan sesaat. Dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks, terkait masalah ini, ada hal yang sangat menggelitik di pikiran kita, terutama partai yang berbasis massa Islam yang ingin mendapatkan suara dalam pemilu menggunakan jargon atau simbol-simbol agama, dengan dalih mengikuti cara berpoltik ala Nabi. ada sebuah pertanyaan yang harus segera dicari solusinya, yaitu: apakah wajib mengikuti cara berpolitik ala Nabi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas dibutuhkan pemahaman yang cukup mendalam terhadap sejarah maupun dasar pengambilan hukumnya.

Pada dasarnya, segala urusan ibadah itu harus mengikuti petunjuk dari Nabi, tidak bisa direkayasa dengan logika semata, misalnya perintah salat, haji harus mengikuti aturan Nabi, sebalikya dalam urusan selain ibadah, seperti adat kebiasaan atau bidang muamalah (hubungan sesama manusia) harus disesuaikan dengan maslahat (kebaikan) yang terkandung di dalamnya, hal ini senada dengan pernyataan Imam Al Syatibi dalam kitabnya Al Muwafaqat terkait masalah penjelasan di atas, politik masuk ke dalam kategori adat kebiasaan, serta masuk dalam ranah muamalah. Jadi dalam hal ini menyesuaikan kondisi yang sesuai dengan konteks saat ini.

Di zaman Nabi, ketika berperang masih menggunakan peralatan yang kurang canggih seperti pedang, tombak, maupun peralatan sejenis lainnya. Apabila persenjataan ini masih dipakai saat ini, maka bisa dipastikan umat Islam akan tertinggal jauh di belakang umat lain, karena kekuatan lawan yang super canggih dalam peralatan perangnya, mulai dari tank, bom atom yang bisa menghancurkan banyak negara.

Namun masih banyak kebijakan-kebijakan Nabi yang dipandang masih relevan apabila diterapkan masa sekarang, terutama etika berpolitik Nabi terhadap lawan-lawan politiknya. Misalnya sifat ramah dan santun yang dimiliki, mampu mengalahkan lawan tanpa menggunakan kekerasan. Sejarah telah mencatat bahwa kebijaksanaan yang diterapkan Nabi sungguh memukau banyak kalangan terkait fathu Makkah (terbukanya kota Makkah) dari kafir Quraisy setelah umat Islam banyak diintimidasi dan disiksa, bukannya balas dendam terhadap mereka, sebaliknya memafkan, serta memberi jaminan bagi yang masuk kota Makkah, atau masuk ke rumah Abu Sufyan maka akan aman, hal ini sebagai tanda bukti keluhuran budi pekerti beliau.

Sisi lain yang masih relevan diterapkan saat ini ialah Nabi sangat perhatian terhadap rakyatnya atau umatnya, terutama beliau sangat serius menangani masalah yang berkaitan dengan orang yang lemah dalam ekonomi dan sosial.  Saat ini, kita jarang menemukan sesosok politikus seperti beliau.

Akhirnya, simbol-simbol agama jangan sampai digunakan untuk melegitimasi kepentingan pribadi, maupun golongannya.

Mewujudkan Rekonsiliasi Pasca Pilihan

Dalam kitab at-Targhib wa at-Tarhib, disebutkan keterangan bahwa Ubadah bin as-Shamit bercerita: “Maukah aku tunjukkan hal-hal yang menyebabkan Allah mengangkat derajatnya.” Ketika sahabat-sahabatnya menjawab, na’am, iya. Nabi berkata, “Kau maklumi orang yang menentangmu karena ketidaktahuannya, engkau maafkan orang yang menganiayamu, kau berikan rezekimu kepada orang yang mengharamkan hartanya untukmu, dan engkau sambungkan persaudaraan dengan orang yang memutuskannya.”

Dalam riwayat Abu Darda, Nabi saw. juga menyatakan: “Maukah kalian aku beritahu tentang derajat yang lebih baik ketimbang derajat puasa dan salat pada malam hari?” Mereka menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Memperbaiki kondisi di antara dua pihak.” (HR Ibn Hibban).

Menurut Abu Thayyib dalam kitabnya, ‘Awn al-Ma’bûd, makna ishlah dzatil bayn adalah memperbaiki kondisi di antara sesama muslim sehingga mereka dalam kondisi saling menyayangi, mencintai, dan sepakat (tidak dalam perselisihan). Beliau kemudian menambahkan, karena kata dzatil bayn itu mengandung banyak arti.

Namun arti yang lebih spesifiknya ialah: Thuruqus salamah (jalan keselamatan) serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru disebut sebagai rekonsiliasi.

Secara literal, rekonsiliasi berasal dari bahasa Inggris reconciliation. Dalam kamus al-Mawrid, karya Ba’albakki dinyatakan, bahwa reconciliation berarti as-shulh (perdamaian), tepatnya jika ada dua pihak yang saling berseteru, kemudian dilakukan ishlah (rekonsiliasi). Menurut istilah fukaha, shulh adalah kesepakatan yang bisa membawa kebaikan di antara kedua belah pihak yang berselisih.

Dilihat dari konteks pemaknaan terhadap rekonsiliasi di atas, tegas sekali rekonsiliasi tersebut merupakan salah satu ajaran yang sangat dianjurkan atau bahkan diperintahkan oleh Islam. Hal demikian sebagaimana yang dinyatakan dalam Alquran: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat kemakrufan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, kelak Kami akan memberinya pahala yang besar. (QS an-Nisa’ [4]: 114).”

Namun usaha-usaha untuk melakukan rekonsiliasi tidaklah mudah dilakukan. Hal demikian dapat dilihat dalam beberapa alasan berikut: pertama, strategi apa pun untuk memelihara ukhuwwah islamiyyah akan gagal, kalau tidak ada iktikad baik dari kedua belah pihak. Bila yang satu membangun jembatan dan yang lain membuat benteng, maka keduanya tidak akan bertemu.

Khutbah, ceramah, seminar, bahkan tindakan kekerasan tidak akan mempersatukan dua pihak yang berbeda kepentingan. Bila satu pihak berusaha mengalah demi ukhuwwah dan membuka dirinya untuk memahami yang lain; sementara lawannya berusaha memanfaatkan sikap mengalah itu dan menutup diri untuk memahami yang lain, maka ukhuwwah tidak pernah akan terwujud.

Dewasa ini, di Indonesia, berbagai golongan mulai melakukan pendekatan. Berbagai seminar telah diadakan untuk membahas strategi ukhuwwah. Sayang sekali masih ada golongan yang menyambut uluran persahabatan dengan kecurigaan, dan seruan ukhuwwah dengan buruk sangka. Mereka berusaha mencari-mencari perbedaan ketika pihak yang lain mengajak untuk memperhatikan persamaan. Mereka membongkar aib golongan yang lain, sebagian besar dengan memanfaatkan kemampuan imaginasi yang disalahgunakan. Sebagai pengganti jembatan, mereka membangun benteng yang kukuh.

Kedua, sejarah mengajarkan bahwa ketika kepentingan agama ditundukkan pada kepentingan politik, ukhuwwah tidak pernah dapat tercapai. Skisma besar antara Sunni dan Syiah lebih banyak disebabkan oleh kepentingan politik daripada karena perbedaan teologis. Pengalaman kita di Indonesia juga menunjukkan bahwa agama lebih sering diatasnamakan ketimbang direalisasikan. Imbauan agama hanyalah kemasan yang didesain untuk menutupi kepentingan politik.

Ketiga, untuk menghadapi manuver politik, pada umumnya pembangun persaudaraan tidak popular. Musuh-musuh sudah jelas akan mencurigainya. Sahabat-sahabat akan mengkhianatinya. Seperti jembatan, penyeru perdamaian harus siap diinjak orang-orang yang mau menyeberang dari kedua tepian. Pada masyarakat Islam yang sudah terpecah-pecah dalam berbagai kubu, orang yang tidak memihak satu golongan ditolak oleh semuanya. Kebiasaan sebagian umat untuk mengidentifikasi orang dari “bajunya” menyebabkan mereka sulit untuk menempatkan seorang yang menjadi penghubung berbagai golongan.

Kendati demikian, usaha apapun yang hendak menghancurkan persaudaraan tetap akan dilaknat oleh Tuhan. Alquran sangat mengutuk orang yang memutuskan persaudaraan sampai tiga kali (QS 13;21 dan 47: 22). Dalam Kanz Ummal, melalui hadis qudsi, Allah berkata kepada Nabi Dawud: “sampaikanlah kepada hamba-hamba Kami yang berbuat zalim (dengan memutuskan silaturahim) untuk tidak berzikir menyebut nama-Ku. Sudah menjadi kewajiban untuk menyebut nama orang yang menyebut nama-Ku. Karena itu setiap kali orang zalim itu menyebut nama-Ku, Aku menyebut namanya dengan melaknatnya.”

Kepemimpinan adalah Amanat

Pemilihan secara langsung akan dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia tahun ini dan seterusnya tentu saja mengandung harapan sekaligus kecemasan masyarakat. Secara teori kebijakan baru, ini dimaksudkan sebagai pengejawantahan demokrasi secara lebih luas untuk perubahan sosial yang lebih baik.

Sistem demokrasi, meskipun terdapat kekurangan di dalamnya, adalah pilihan terbaik dalam konteks Indonesia dewasa ini, bahkan juga dalam konteks global. Demokrasi merupakan sistem di mana manusia secara personal diberi kesempatan untuk menggunakan hak-hak dan pilihan-pilihan politiknya secara sama. Dalam kaitannya dengan pil-pilan, setiap individu yang secara hukum dianggap dewasa memiliki hak untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya.

Dengan begitu, pilihan secara langsung merupakan cara menghargai hak-hak asasi manusia. Melalui pilkades atau pemilu masyarakat tentu sangat berharap akan terpilih pemimpin daerah yang mampu membawa perbaikan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan hidup dalam artinya yang luas. Namun demikian, pilihan juga bisa mencemaskan, jika kemudian orang yang dipilih ternyata mengecewakan karena mengkhianati harapan dan kepercayaan rakyat.

Mengangkat pemimpinan adalah kewajiban

Mengangkat pemimpin adalah keniscayaan dalam sebuah masyarakat. Para ulama memandang mengangkat pemimpin komunitas (nashb al-imam) adalah wajib atas dasar agama dan logika. Bahkan, menurut sebuah hadis Nabi, jika tiga orang bepergian bersama, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi kepala atau pemimpin rombongannya. Apalagi jika mereka berkumpul dalam jumlah yang besar.

Hal ini tentu dimaksudkan agar mereka dapat menjalani hidupnya dengan teratur dan aman. Dari sini kemudian setiap orang diharapkan dapat mengaktualisasikan atau mewujudkan kepentingan-kepentingannya demi kesejahteraan hidupnya baik lahir maupun batin, material maupun spiritual.

Akan tetapi, memilih seorang pemimpin tentu tidak boleh sembarangan, melainkan harus cermat dan hati-hati. Kekeliruan dalam memilih pemimpin akan membawa dampak yang bisa merugikan bagi mereka. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa semua orang tentu saja berharap bahwa pemimpin adalah orang yang baik dan yang dapat mengusahakan kesejahteraan hidupnya. Lalu siapa pemimpin jenis ini?

Salah satu kriteria utama pemimpin yang baik adalah orang yang dapat menjalankan amanat (amanah) pemilihnya. Ini karena kepemimpinan adalah amanat atau kepercayaan.

Amanat secara sederhana berarti memelihara atau menjaga titipan orang dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuknya semula. Jadi amanah adalah titipan. Akan tetapi, dalam artinya yang lebih luas, amanat adalah juga menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, menjaga hak-hak orang lain serta menjaga dirinya sendiri.

Melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas dengan rajin, jujur, dan baik adalah juga merupakan bentuk amanat. Tugas dan kewajiban pemimpin adalah menjaga dan melindungi hak milik orang-orang yang dipimpinnya, baik tubuh (fisik), kehormatan diri, akal pikiran, keyakinan, maupun harta benda.

Pengertian amanat tersebut dengan sendirinya berarti juga tidak menggunakan posisi, kedudukan atau jabatannya untuk mencari keuntungan dan kenikmatan pribadi atau keluarganya dengan jalan atau cara yang tidak benar. Pemimpin rakyat yang menggunakan kekuasaannya untuk mengambil harta rakyat dan hak-hak yang lain melalui cara-cara yang menyimpang dan bertentangan dengan undang-undang adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan atas dirinya. Ia dianggap melakukan salah satu dosa besar dan melanggar hukum Tuhan.

Dalam Islam, amanat adalah dasar bagi siapa saja yang diangkat menjadi pemimpin baik dalam komunitas kecil, dalam rumah tangga, apalagi komunitas besar.

Dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang menegaskan keharusan pemimpin melaksanakan amanat. “Sesungguhnya Allah mewajibkan kamu untuk menyampaikan hak-hak orang lain (amanat). Dan jika kamu memutuskan suatu hukum maka putuskanlah dengan adil.” (Q.S. al-Nisa’ [4]: 58).

Amanat juga merupakan bagian dari keimanan.

 Nabi saw. pernah menyatakan, “Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanat”.

Kepada Abu Dzar al-Ghiffari, Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa “kepemimpinan adalah amanat. Pada hari kiamat kelak, ia bisa merupakan kehinaan dan sesuatu yang disesali, kecuali jika ia mengambilnya dan menjalankannya dengan cara yang benar.” (HR. Muslim).

Nabi juga pernah memperingatkan kepada umatnya agar tidak memilih orang yang tidak dapat memegang amanat dengan baik, karena akan menghancurkan kehidupan. “Jika kepemimpinan masyarakat diberikan kepada orang yang tidak bisa memegang amanat, maka tunggu saja saat kehancurannya,” sabda Nabi.

Menurut Ibn Taimiyah, amanat pada akhirnya terpulang kepada tiga hal:

Khasyyatullah (takut kepada Allah), La yasytari bi ayatihi tsamanan qalila (tidak menjual kebenaran dengan harga yang rendah), dan Tarku khasyyah al-nas (tidak takut kepada manusia), sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah [5] ayat 44.

Ini mengandung arti bahwa pemimpin yang amanah adalah yang senantiasa menjaga diri dari berbuat yang melanggar hukum, baik hukum Allah maupun hukum negara, tegas dalam menegakkan kebenaran dan melindungi hak-hak rakyat terutama yang lemah dan teraniaya. Semoga pil-pilan di Indonesia akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan dapat memenuhi harapan masyarakat yang baik. Amin…..

BACA JUGA :

Tiga Tanda Pelajar Dan Pengajar Yang Baik Serta Tiga Tanda Faham Ilmu Dan Tanda Ahlaq yang Baik.

Leave your comment here: