KH. HASYIM ASY’ARI SUDAH DARI DULU MEMPERINGATKAN AGAR JANGAN MENGHINA NABI SAW.

Emmanuel Marcon memberikan pernyataan yang menyudutkan Islam dan tentu saja menuai kritik. Presiden Prancis tersebut menyampaikan pernyataan pada Jumat (23/10/2020 ) bahwa Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Walau mendapat serangan dari beragam kalangan, Macron menyatakan tetap mempertahankan prinsip sekuler yang diterapkan Prancis. Pemerintahannya akan tetap melanjutkan dan menghormati segala perbedaan di dalam perdamaian. Dia menyatakan tidak akan membiarkan ujaran kebencian dan tetap mempertahankan budaya debat untuk mempertahankan pendapat, termasuk dengan membiarkan beredarnya kartun dan karikatur Nabi Muhammad. “Sejarah kami memperlihatkan perjuangan terhadap tirani dan fanatisme. Kami akan melanjutkannya. Kami akan tetap melanjutkan, akan tetap membela harga diri manusia dan nilai-nilai universal,” ujar Macron.

Peringatan KH M Hasyim Asy’ari

Dalam suasana seperti ini, mari kita kembali kepada sosok panutan, KH M Hasyim Asy’ari atau Mbah Hasyim. Karena apa yang disampaikan Marcon ternyata pernah juga dialami saat usia Hadratussyekh hampir menginjak 70 tahun, tepatnya pada 5 Desember 1940. Kendati umurnya sudah senja, namun perhatian dan kepedulian kepada masalah bangsa yang kala itu melilit tidak membuat KH Hasyim Asy’ari kendor. Apalagi Indonesia masih berada dalam penjajahan Belanda. Kalangan imperialis tersebut tidak hanya mengeksplorasi sumber daya alam, tetapi juga memperlakukan masyarakat secara tidak manusiawi dan terus menekan serta membatasi gerak-gerik para tokoh Islam, terutama di pesantren.

Sebagai sebuah pemerintahan, Hindia-Belanda mendapat sorotan terhadap kondisi menyimpang warganya karena juga memberlakukan perundang-undangan. Sejak 1918, penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW kerap terjadi di media cetak dan mimbar pidato. Sebagai tokoh yang turut bertanggung jawab atas keteguhan akidah masyarakat, KH M Hasyim Asy’ari tidak tinggal diam. Karena kasus tersebut telah mengakar lama hingga akhir 1940, dalam kesempatan Muktamar ke-15 Nahdlatul Ulama di Surabaya yang berlangsung 9-15 Desember 1940 (10-15 Dzulqa’dah 1359) menyampaikan ketegasannya terhadap para penghina Nabi.

Walau demikian, secara regulasi pemerintahan tidak serta KH M Hasyim Asy’ari bertindak sendiri, tetapi tetap melalui saluran pemerintahan yang tidak lain ialah kolonial Belanda. Dengan menuntut ketegasan pemerintah Hindia-Belanda, secara tidak langsung ulama pesantren ingin menunjukkan bahwa pemerintahan tidak dijalankan dengan baik dan adil karena para penghina Nabi bertebaran di media cetak dan mimbar sehingga memunculkan gejolak akidah di tengah masyarakat.

Kiai Hasyim Asy’ari melontarkan seruan ketika menyampaikan khutbah iftitah pada Muktamar ke-15 tahun 1940 di Surabaya.

Dalam salah satu penggalan khutbahnya, Kiai Hasyim berkata:

Ujian bagi kita belumlah reda. Kini makin terasa betapa semakin hebatnya usaha musuh-musuh Islam hendak memadamkan cahaya Allah SWT. Berulangkali melalui media pers dan mimbar-mimbar dilancarkan serangan penghinaan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami sudah mendesak kepada pemerintah (Hindia-Belanda) agar menempatkan satu fasal dalam peraturan perundang-undangan tentang hukuman bagi orang-orang dan golongan dari mana pun datangnya yang menyerang kesucian Islam serta penghinaan terhadap Nabi Besar Muhammad SAW. Tetapi, teriakan kita itu hilang lenyap bagaikan teriakan di padang pasir. Maka sekarang tidak ada jalan lain, kita langsung memohon kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Pendengar dari pemohon segenap hamba-Nya. (KH Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren, LKiS, 2013: 206)

Seruan tegas dari KH M Hasyim Asy’ari tersebut bukan tanpa alasan, karena pada masanya, akidah masyarakat Islam saat itu perlu dikuatkan karena rentan goyah apalagi dalam kondisi terjajah, paceklik, kelaparan, dan didera kemiskinan. Di sisi lain, sejumlah kelompok terus melancarkan propaganda pelemahan akidah di berbagai media cetak dan mimbar yang secara tidak langsung mempengaruhi perjuangan umat Islam untuk melawan ketidakperikemanusiaan penjajah.

Perjuangan yang dilakukan untuk meneguhkan akidah umat tidak hanya dilakukan KH M Hasyim Asy’ari demi kepentingan Islam, tetapi juga untuk kepentingan bangsa Indonesia secara umum yang masih dalam kondisi terjajah. Artinya, Kiai Hasyim melakukan langkah strategis dengan mengokohkan kekuatan umat Islam untuk melawan berbagai bentuk kolonialisme di tanah air.

Hal itu terlihat ketika KH M Hasyim Asy’ari mencetuskan Fatwa Jihad dan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 ketika peperangan dahsyat melawan Sekutu (Inggris) yang dibonceng NICA (Belanda) meletus di Surabaya dan daerah lain seperti Semarang, Ambarawa, Magelang, Jakarta, Bandung, Medan, dan lain-lain. Persatuan, baik dalam lingkup umat Islam dan umat manusia akan mewujudkan kekuatan tak tertandingi. Namun, kekuatan tersebut juga harus disertai ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang luas sehingga selaras dengan ajaran atau syariat Islam. Prinsip inilah yang terus dipegang oleh pendiri NU KH M Hasyim Asy’ari. Nilai universal Islam menjadi sesuatu yang fundamental dalam melakukan setiap perjuangan. Kiai Hasyim Asy’ari beberapa kali melakukan perlawanan kultural terhadap penjajah yang dikemas dengan spirit ajaran Islam.

Dalam konteks melakukan perlawanan terhadap penjajah, Kiai Hasyim tidak segan mengeluarkan fatwa haram bagi santri yang pakaiannya menyerupai penjajah Belanda. Tentu saja fatwa tersebut tidak bisa digunakan di setiap zaman sebab konteks fatwa itu untuk melawan ketidakperikemanusiaan penjajah. Kabar-kabar penting terkait perjuangan dan pergerakan nasional selalu Kiai Hasyim sampaikan melalui utusan dan surat tertulis. Kabar yang disampaikan tidak jarang berisi pesan berharga kepada kiai pesantren di Jawa dan Madura terkait strategi dalam menghadapi penjajah.

Tercatat ialah Mahfudz Siddiq, Wahid Hasyim, Abdullah Ubaid, dan Muhammad Ilyas merupakan kiai muda yang tidak asing namanya di kalangan pesantren. Mereka merupakan ‘kurir’ Kiai Hasyim dan KH Wahab Chasbullah untuk membawa pesan untuk dunia pesantren terkait kepentingan agama, bangsa, dan negara.

Di antara pesan yang ditulis oleh Hadratussyekh kepada para ulama pesantren di Jawa dan Madura tentang pentingnya persatuan ialah: Perkokoh persatuan kita, karena orang lain juga memperkokoh persatuan mereka. Kadang-kadang suatu kebatilan mencapai kemenangan disebakan mereka bersatu dan terorganisasi. Sebaliknya, kadang-kadang yang benar menjadi lemah dan terkalahkan lantaran bercerai-berai dan bersengketa. (KH Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-orang dari Pesantren, LKiS, 2001) Selain terus berupaya memperkokoh jam’iyah dan jamaah NU, Kiai Hasyim juga selalu mendorong persatuan umat Islam yang kala itu telah terwadahi di berbagai ormas Islam. Sebab, sengketa dan perselisihan dipastikan terjadi. Jangankan perbedaan pendapat di antara berbagai macam ormas Islam, dalam wadah satu organisasi pun tidak jarang perbedaan pendapat muncul dan berkembang. Dalam kondisi berselisih, penjajah mudah dalam mempengaruhi masyarakat. Hal ini dipandang sebagai kerugian besar secara sosial dan moral karena justru akan menjadikan eksistensi penjajah semakin kuat. Dari pintu ke pintu dan dari utusan ke utusan, Kiai Hasyim tidak pernah lelah menggelorakan persatuan bangsa dan persatuan umat Islam.

Untuk Hadratussyeikh, alfatihah.

SELAMAT HARI SANTRI NASIONAL 22 OKTOBER 2020

Jakarta, NU Online

Pernyataan Resmi PBNU Menyambut Peringatan Hari Santri 2020

Hari Santri diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Peringatan tersebut dilaksanakan setiap tanggal 22 Oktober merujuk pada Fatwa dan Resolusi Jihad KH Muhammad Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 ketika berupaya keras menghalau penjajahan kembali oleh Belanda. Dalam peristiwa tersebut, para laskar dan pejuang santri berperan besar dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kini santri melalui gemblengan lembaga pendidikan pondok pesantren terus mengisi dan menggerakkan pembangunan, benteng moral bangsa, serta potret Islam ramah di tengah gempuran modernisasi asing dan perkembangan teknologi.

Berikut pernyataan resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rangka menyambut Hari Santri 2020:

Indonesia yang adil, makmur serta berdaulat adalah cita-cita luhur di tengah dunia yang berubah dan bergerak dinamis dan menjadi tanpa batas. Cita-cita itu harus diraih dengan sejumlah langkah dan strategi yang bersifat simultan dan strategis. Sebagai sebuah komunitas, jejaring organisasi dan juga pergerakan, Santri terbukti mampu menjadi salah satu aktor utama dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari jerat kolonialisme. Santri juga terbukti efektif menjadi penggerak pembangunan yang mendinamisasi kehidupan masyarakat sekaligus mampu bertindak sebagai penjaga persatuan dalam kebinekaan yang sangat harmonis. Santri hari ini dan Santri di masa yang akan datang harus mampu menjawab tantangan zaman. Santri diharapkan mampu memenangkan pertarungan global, mengambil peran strategis dan mendedikasikan diri untuk senantiasa siap berkorban dan memiliki kecintaan terhadap tanah air yang tinggi serta mampu mewujudkan kemandirian Indonesia dengan daya saing yang tinggi. Santri tidak hanya mampu mengaji tetapi dituntut untuk mampu menguasai berbagai bidang strategis, produktif dan progresif dalam berbagai hal serta mampu menampilkan model kepemimpinan nasional yang mengedepankan kepentingan bangsa. Dalam konteks Indonesia dan dunia yang sedang menghadapi pandemi ini, santri harus mengambil peran untuk berjihad memberikan sumbangsih terbaiknya untuk membantu menaggulangi wabah covid-19. Jika dulu, Fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari dimaksudkan untuk melawan kolonialisme dan penjajahan, maka jihad hari ini adalah bersatu melawan wabah agar kita semua diberi keselamatan dan kesehatan. Sehingga ”Santri Sehat, Indonesia Kuat” menjadi visi bersama untuk mengabdi pada Negeri, membangun, menjaga, dan merawat Ibu Pertiwi. Peringatan Hari Santri 2020 dengan kegiatan utama berupa pembacaan 1 Miliar Sholawat Nariyah, sholawat thibbil qulub, dan doa tolak bala’ secara serentak oleh warga NU sedunia pada Kamis 22/10/2020 pukul 19.30 WIB diharapkan mampu membangkitkan semangat pengabdian kaum santri untuk negeri menuju Indonesia yang kuat, berdaulat, dan segera diberi keselamatan dari pandemi Covid-19.

 Jakarta, 21 Oktober 2020

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

MEMO DISAHKANYA UU CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) : NEGARA YANG MENJAUH DARI ULAMA

“Amin Mudzakkir” Penulis Kolom, Peneliti di LIPI. Gelar sarjana didapat di UGM, Jurusan Sejarah. Masternya di bidang filsafat, STF Driyarkara, Jakarta.

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau sering disebut Omnibus Law dan tetap berlanjutnya rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember mendatang adalah dua contoh mengapa saya menulis judul tulisan ini “negara yang menjauh dari ulama”?

Pasalnya sederhana. Meski dua organisasi Islam terbesar di negeri ini, NU dan Muhammadiyah, secara tegas dan jelas menolak keduanya, negera bergeming. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin memulainya dengan sebuah ironi. Sementara penolakan terhadap dua praktik kebijakan tersebut berjalan, sebagian masyarakat justru terlihat menggumuli isu kemunculan khilafah di satu sisi dan kebangkitan PKI di sisi sebaliknya. Mereka baku hantam di media sosial. Seolah-olah kedua isu ini sungguh ancaman bagi keberlanjutan kehidupan rakyat sehari-hari.

Tentu saja saya tidak bermaksud mengecilkan arti kedua isu tersebut, tetapi inilah yang dimaksud oleh Nancy Fraser, seorang pemikir teori kritis terkemuka, sebagai fenomena keterpisahan antara “identitas” dan “kelas” dalam wacana keadilan masyarakat kontemporer. Orang-orang sibuk berdebat mengenai toleransi dan intoleransi, tetapi melepaskannya dari konteks ekonomi politik yang lebih luas. Seakan-akan rakyat akan kenyang dengan kepastian eksistensial bahwa khilafah atau PKI itu secara moral adalah salah.

Namun di Indonesia, menariknya, NU dan Muhammadiyah justru sangat responsif terhadap “politik kelas”. Terus terang ini diluar dugaan dan kebiasaan. Mereka menguraikan panjang lebar mengapa Omnibus Law dan pilkada serentak adalah kemudaratan. Ominibus Law dipandang lebih mengutamakan investasi daripada kesejahteraan, sedangkan pilkada serentak di tengah pandemi dinilai mengancam keselamatan.

Peringatan NU dan Muhammadiyah menyentuh masalah kapitalisme yang sebenarnya. Melampaui sekadar ekonomi, dalam Omnibus Law dan pilkada serentak terkandung sejumlah keberlanjutan reproduksi sosial, politik, dan ekologi—tiga hal yang selalu diabaikan oleh kapitalisme. Pengabaian terhadap keberlanjutan tiga hal ini adalah kontradiksi yang akan membuat masyarakat terjatuh pada krisis.

Akan tetapi, negara bergeming. Rupanya suara NU dan Muhammadiyah dianggap sekadar suara biasa dalam demokrasi. Boleh didengarkan, boleh tidak. Suka-suka.

Sementara itu, kenyataan bahwa sebagian masyarakat justru lebih tertarik untuk baku hantam soal khilafah dan PKI memperlihatkan satu hal: ternyata akumulasi modal membutuhkan pijakan politik identitas. Dalam hal ini ia seperti candu yang melenakan. Namun alih-alih agama dalam pengertian tradisional, candu yang lebih berbahaya saat ini adalah media sosial.

Lewat media sosial itulah keterpisahan antara identitas dan kelas yang saya singgung di atas terjadi. Perkaranya bukan hanya hoaks, tetapi mesin algoritma. Karena paparan tiada henti mengenai ancaman khilafah atau PKI, sebagian masyarakat terbentuk persepsinya. Paparan yang sama tidak terjadi dalam kasus Omnibus Law dan pilkada serentak. Ia tidak menjadi trending. Karena bukan trending, maka penolakan Omnibus Law dan pilkada serentak oleh NU dan Muhamadiyah dianggap sekadar suara biasa dalam demokrasi.

Di sisi lain, apa yang terjadi hari ini adalah momen reflektif bagi NU dan Muhammadiyah sendiri. Secara internal pengabaian negara terhadap suara mereka mengindikasikan sesuatu. Jangan-jangan ada yang kurang tepat dengan langkah-langkah mereka selama ini, sehingga legitimasi politiknya di hadapan negara berkurang.

Kalau memang legitimasi politik di hadapan negara berkurang, sekarang adalah saatnya bagi NU dan Muhammadiyah menaikkan legitimasi mereka di hadapan rakyat. Penolakan mereka terhadap Omnibus Law dan pilkada serentak, meski tidak digubris, adalah langkah yang tepat. Setelah ini masyarakat akan melihat bahwa sokoguru masyarakat sipil yang berfungsi kritis adalah organisasi para ulama.

Kesan bahwa mereka sering tampil hanya sebagai tukang stempel penguasa semoga bisa terhapus karenanya.

ALLOH SWT MENGADILI MADZHAB EMPAT

Syaikuna Sulthonul ‘Ulama al-Habib Salim bin Abdillah bin Umar asy-Syathiry sebagai ‘Ulama Syafi’i tulen yang mempunyai guru Maliki tulen as-Sayyid ‘Alwy bin Abbas al-Maghriby al-Makki dalam setiap halaqohnya selain memberikan pelajaran ushul dan furu’iyah dalam madzhab syafi’i beliau acapkali memberikan pandangan fikroh-fikroh madzhab lain sebagai sebuah kedewasaan dalam bermadzhab, menjauhi tatbu’u rukhos, dan membuang rasa ta’ashub yang berlebihan.

Suatu ketika di halaqoh fathal mu’in malam hari di rubath tareem bagian sutuh atas selatan, tempat dimana beliau selalu mengajar Habib salim memberikan riwayat bagaimana Alloh mengadili keempat imam madzhab.

Beliau berkata:  “Nanti ketika Alloh Swt. mengumpulkan manusia di Mahsyar dan hari peradilan (yaumuddien) didirikan, Alloh Swt. memanggil keempat imam madzhab, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali”.

Alloh berkata:  “wahai kalian berempat, Aku menjadikan agama islam sebagai agama yang satu dan tidak terbagi-bagi (إن الدين عند الله الإسلام), lantas kenapa kalian menjadikan agama islam menjadi empat?!”.

keempat imam lantas bersepakat, imam Ahmad sebagai yang termuda mewakili keempatnya.

Imam Ahmad: “wahai Alloh yang memiliki hari pengadilan ini, jika Engkau mengadili kami sebagai pemecah islam menadi empat, siapakah yang menjadi al-Qodhi di hari ini?”.

Alloh Swt. menjawab:  “Akulah Qodhi/hakim di hari peradilan ini”.

Imam Ahmad:  “lantas bila kami berempat terdakwa membagi agama Islam menadi empat, siapakah yang menjadi saksi perbuatan kami?”.

Alloh Swt. menjawab:  “Akulah saksinya”.

Imam Ahmad:  “wahai Alloh, di keempat madzhab kami tidak diperkenankan seorang Qodhi menjadi seorang saksi, begitu pula seorang saksi tidak diperkenankan menjadi seorang Qodhi/hakim”.

lantas Alloh Swt. mengampuni keempatnya, dan menanyakan keinginan mereka. para Imam itu memintakan ampun kepada seluruh ummat yang bernaung di bawah panji-panji mereka, dan masuklah keempat imam itu dan seluruh ummatnya ke dalammaghfiroh Alloh Swt.

Bilamana ulama’ mutaakhirin sekaliber Imam Ahmad ibn Hajar al-Haytami mengatakan sebagaimana yang di nuqil oleh as-Seqaff dalam karyanya tarsyiihul mustafiidiin bahwa mengikuti salah satu dari empat madzhab yang ada adalah sebuah keharusan dan fatwa tersebut didukung oleh jumhur ‘Ulama, sebuah pertanyaan besar muncul, Bagaiamanaka nasib firqoh yang selalu mengatakan bahwa al-iltizaam bil madzhab al-arba’ah adalah sebuah perbuatan bid’ah?

Alloh Swt. mencipatakan pola berpikir manusia berbeda-beda sebagai ketergantungan terhadap perbedaan alam yang berbeda pula. dalam al-Qur’an dan al-Hadits ada nilai-nilai hukum yang tidak bisa dirubah karena telah sesuai dengan sudut pandang ‘Aqly manusia dengan berbagai ragamnya yang akhirnya ini disebut al-maqthuu’u dilaalah/al-manshuush seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, keharaman berzina dll.

di dalam al-Qur’an dan al-Hadits ada pula nash yang masih bisa digali hukumnya secara konklusif karena masih terjadi khilaf seperti maslah wasiat kepada hali waris yang akhirnya ini disebut an-nash al-mujtahad, ada pula yang masih ketergantungan pada kontex/keadaan yang ada seperti ayat berperang sedangkan muslim dalam keadaan tak berdaya yang akhirnya inilah yang disebut al-fatwa.

ketiga hal yang masih bernaungan di bawah an-nash ini keputusan akhirnya selalu menimbang maslahah dan mafsadah yang dibawa nash tersebut berikut besar kecilnya.

Adapun semua hal yang tidak terdapat di dalam an-nash yang akhirnya disebut al-ghoiru al-manshush, kesemuanya akan dilarikan kepada al-Qowaaidul ‘ammad dengan menimbang maslahah dan mafsadah yang ada, jika kemaslahatan yang unggul maka hukumnya adalah boleh yang akhirnya ini disebut al-mashoolihul mursalah.dan proses ini pada akhirnya disebut al-muruunatual-islamiyah/kelenturan islam sebagai bukti bahwa islam layak dipakai di segala zaman.

An-nash al-mujtahad dan al-ghoiurul manshush inilah yang akhirnya melahirkan madzhab-madzhab yang berbeda  sesuai kemampuan, bakat, dan metode/pola berfikir masing-masing madzhab sebagi bentuk kepedulian al-madzhabterhadap al-Qur’an dan al-Hadits serta memberikan jalan yang terbaik mengikuti silsilah dan sanad keilmuawan sampai pusarnya Rasuulullah Saw. yang akhirnya ini disebuttadwiinul madzhab. yang sekarang tadwin al-madzhab ini hanya dimiliki oleh empat madzhab, inilah alasan kenapa jumhur ‘ulama mengharuskan mengikuti satu dari madzhab empat, dan melarang keluar dari keempat madzhab yang ada.

Sebuah pertanyaan besar muncul, kenapa bermadzhab dikatakan bid’ah?

bila kita bersyukur, ternyata Alloh mencetuskan pemikiran imam syafi’i denganisbaaghul wudhu’ (menyempurnakan wudhu’nya) dan mengembangkan madzhabnya di alam tropis, sedang cuacanya dan melimpah airnya, begitu pula sebaliknya meletakkan madzhab lain di alam yang panas, minim air, atau bahkan di alam yang sangat dingin, yang semuanya ini terlahir dari Rahmat Alloh Swt. terlahir dari niatan baik dari keempat imam madzhab dengan menimbang maslahat dan kontex yang ada. sejarahpun mengingat betapa indahnya kerukunan dalam bermadzhab.

Sebuah pertanyaan besa, kenapa di sana ada firqoh yang mengatakan bahwa mengikuti imam madzhab adalah bid’ah, haram, bahkan dikatakan kafir. firqoh ini memebebaskan penafsiran al-Qur’an dengan metode yang ngawur tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang ada, bila dulu gerakan ini dipelopory oleh khawarij, di qurun 13 dikembangkan oleh pengikut wahhabiyah, maka sekarang metode ini menjamur dimana-mana dan dikenal dengan majlis tafsir al-Qur’an (MTA). firqoh ini mengadukkan masalah tauhid dan syari’at menjadi satu dengan pemahaman yang keliru, dan menghalalkan segala cara untuk mensukseskan tujuannya, bila dulu fiirqoh ini menancapkan tombak di mushaf al-Qur’an mengadakan tipu muslihat dengan yel-yel merka la hukma illaLLooh yang akhirnya kasus ini disebut amru at-tahkiim, maka di qurun 13 mereka membunuhi muadzzin yang membaca shalawat setelah adzan, orang berziarah qubur, melenyapkan karya-karya tulis, membakar segala bentuk kitab yang beriksikan shalawat dan pujian-pujian terhadap Rasuulullah Saw. yang digencarkan oleh pengikut wahhabiyah, maka di era sekarang ini tak mengherankan bila  firqoh ini menyediakan pangkalan buat amerika dan sekutunya untuk membantai ummat islam yang berseberangan faham dengan mereka.

Sebuah pertanyaan besar, ulama’-ulama’ dari firqoh ini memfatwakan boleh menyewa kuffar al-harby demi membatai ahlu bid’ah yang sebenarnyalah yang mereka sebut sebagai ahlu bid’ah itu adalah ahlussunnah yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Saw. dari yang kecil sampai yang besar, kebutaan firqoh inilah yang akhirnya menimbulkan klaim ahlu bid’ah.

Bila firqoh ini mebid’ahkan madzhab yang ilmiyah dengan silsilah yang validitasnya dapat dipertanggung jawabkan, namun  mereka justru melegalkan fikroh-fikroh ngawur yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan menciptakan opini dan klaim yang dapat menhancurkan ummat islam.

Maka tiada lain tujuan meraka hanyalah menghancurkan islam dari dalam melaluighozwul fikr, pemodohan ummat dan menghancurkan islam dari luar dengan melakukan invasi-invasi sekutunya.

walllohu al-musta’aan.

MERAWAT KEMERDEKAAN TANPA MENGHUJAT

Lewat peluh dan darah para pendahulu yang membasahi bumi, kemerdekaan Indonesia tidak sebatas janji dan utopia. Ia memberi nyawa pada perang penindasan dan kebatilan sekaligus mengerahkan alamat permusuhan terhadap roh kolonialisme lewat nasionalisme. “Nasionalisme Indonesia adalah roh yang menginsyafi bahwa kita bagian dari masa depan dunia” ujar Soekarno. Karenanya nilai kemerdekaan pada momentumnya menjadi dasar teleologis untuk melahirkan otoritas yang menegasi sejarah perbudakan atas kaum yang beridentitas dan berkehendak bebas demi terwujudnya masa depan yang penuh kepastian dan beradab.

Selama 75 tahun kita meneruskan pencarian identitas bernama Indonesia. Usia yang tidak singkat dalam mewariskan utopia keadilan dan kesejahteraan seperti yang dimandatkan konstitusi. Pengorbanan merupakan kata kunci yang menyemangati pencarian bersama itu. Berbagai capaian reformasi dan perubahan politik terus ditempuh. Stabilitas politik memungkinkan daur ulang genetika politik secara struktur maupun sistem dari Pemilu ke Pemilu.

Masyarakat sipil kian tertata bersama reformasi militer yang terkawal. Kebebasan pers tidak lagi mengundang kecaman karena dikoridorkan dalam kesetiaan sivilitas untuk mengontrol pemerintah sebagai landasan kokoh menggerakkan mesin pembangunan. Prestasi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada tahun ini serta inflasi yang terkendali di tengah kondisi ekonomi global yang melemah, berkurangnya angka kemiskinan dan tingginya harapan hidup masyarakat merupakan capaian yang melegakan. Tidak berlebihan untuk mengulang kata Filsuf Perancis Joseph Marie de Maistre (1753-1821): Every nation has the government it deserved (setiap bangsa pantas memiliki pemerintahan yang dipilihnya). Setiap kita layak mendukung perubahan yang diinisiasi oleh jalan-jalan demokrasi yang terus diperbarui.

 Memang untuk mendefinisikan keberhasilan, kita diperhadapkan dengan kalkulasi subyektif-parsial. Menumbuhkan obyektifitas di tengah ruang deliberasi demokrasi bukan pekerjaan gampang untuk sebuah bangsa yang terus berupaya mengonfirmasi efektifitas agenda politik transisionalnya. Namun, dalam semangat ke sanalah kita secara gradual didisiplinkan untuk melembagakan tradisi optimisme, yang ‘dibiayai‘ oleh mahalnya nilai soliditas dan memberi. Kesetiaaan terhadap praktek demokrasi yang dijalankan sampai saat ini sejatinya bagian dari pendisiplinan karakter kebangsaan untuk menghargai karya dan kerja keras pemerintahan yang dibidani oleh doa dan kekuatan bersama. Memang sukses sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga bukan jaminan kompatibilitas terhadap realitas pembangunan secara keseluruhan. Namun ini akan menjadi alat konfirmasi yang penting untuk meneguhkan kebenaran dan martabat sebagai bangsa untuk keberlangsungan demokrasi ke depannya.

Kita patut bersyukur di tengah tekanan korupsi yang kian intens, bangsa ini juga terus melipatgandakan fondasi imunitasnya lewat kerja-kerja independen lintas profesi para tokoh militan yang mengakar di masyarakat mulai dari mahasiswa, guru, perawat, dokter, polisi, pengusaha kecil, petani, para politisi dan aktivis jujur. Mereka menjadi garda terdepan dari perjuangan yang tidak hanya berhenti pada kegelisahan dan umpatan, namun menerobos ke ruang-ruang skeptisisme dengan gelora pengabdian, ketabahan, kejujuran tanpa pamrih seperti sosok Bima dalam tokoh pewayangan. Mereka itu adalah Bhimasena (panglima perang) bagi diri sendiri karena lebih memilih memberi (dari kekurangannya) daripada menuntut dan bagi keterbatasan serta kebatilan sosial di sekelilingnya. Inilah yang dilakukan Vaclav Havel, pemimpin politik Cekoslowakia penakluk rezim komunis di Uni Soviet yang mengajak seluruh rakyat bertanggung jawab atas krisis di bangsanya ketimbang sibuk menyalahkan pemimpin. Itulah langkah integritas yang membuat kita senantiasa didekatkan dengan berkat dan kemajuan. Ekstensifikasi korupsi memang terjadi, tetapi perlawanan terhadapnya bukannya tak ada dan terus digelorakan. Di Thailand korupsi yang masif sejak tahun 1974 membuka ruang bagi kekuatan militer masuk dalam ranah politik yang dampaknya terasa sampai sekarang. Kita bersyukur Indonesia tetap mampu memainkan ritme perlawanan korupsi lewat koridor sipil yang senantiasa terjaga dari jebakan militerisme.

Mawas Diri

Namun, kegalauan terhadap korupsi dalam kerangka move on alias segera bangkit dari keresahan perlu terus dipelihara sebagai ranah mawas diri kekuasaan. Keprihatinan Presiden terhadap penyimpangan anggaran yang melibatkan kongkalikong pejabat eksekutif dan oknum DPR yang marak terjadi saat ini tentu harus dipandang sebagai kemarahan Kepala Negara terhadap sistem yang terganggu sebagaimana terjadi di beberapa Kementerian di negeri ini. Bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada partai kekuasaan tetapi juga terjadi di partai lain.

Namun, tidak berarti kredibilitas terhadap fungsi partai harus didegradasi dari kepentingan kebangsaan. Kelemahan fungsi partai selama ini perlu direkonstruksi dan diperjuangkan perubahannya atas dasar nilai-nilai demokrasi termasuk bagaimana menata sistem pemilu yang efisien namun tetap berkualitas. Jangan sampai hanya demi efisiensi, kualitas pemilu dinafikan.

Bagaimanapun efek price berg (yang berlaku dalam teori perdagangan) di mana harga membeli produk yang murah dengan kualitas rendah pada akhirnya lebih mahal dibandingkan dengan membeli produk berkualitas dengan performa yang baik, akan berlaku pula dalam teori politik-demokrasi. Semoga spirit kemerdekaan di bulan Agustus ini menjadi titik pencerahan bagi bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan dengan tidak sebatas menghujat apa yang salah, tetapi dengan hati yang terbeban bersama-sama mau mengkontribusikan karya kemanusiaan dalam diri kita demi kemenangan dan Indonesia yang lebih baik.

MENIMBANG KEMASHLAHATAN MUSLIM MINORITAS DI PEMERINTAHAN KAFIR DALAM KACAMATA FIQH AQALIYYAT

Islam agama yang rahmatan lil’alamin. Namun juga, Islam adalah agama dengan syariat (jalan, cara) yang mengatur kehidupan manusia secara kompleks, yang jika tidak dipahami dengan baik, detail, nilai-nilai kebaikan dan sifat rahmah dari agama Islam bisa terabaikan.

Islam tersebar dengan damai di seluruh penjuru bumi. Banyak muslim kita yang hidup nun jauh di negeri seberang, di negeri yang mayoritas masyarakatnya bukan muslim. Mereka menjadi kaum minoritas. Tidak perlu jauh-juah ambil contoh di Eropa, di Denpasar atau Manado kondisi sosial seperti itu bisa kita rasakan,

Menimbang kondisi tersebut, sedikit banyak tentu saja mereka akan menemukan kesulitan dalam melaksanakan syariat Islam. Mungkin bisa jadi mereka menemui kondisi yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, namun mereka tidak bisa menghindarinya. Oleh sebab itulah, Islam menganjurkan adanya pembaruan dan inovasi dalam pemikiran keagamaan agar dapat dinamis seiring dengan situasi dan kondisi, tapi tetap tidak menghilangkan esensi atau nilai-nilai pokok yang terkandung.

Banyak ulama yang berpegang pada prinsip “apa yang didiamkan oleh syariat menunjukkan bahwa hukum atas suatu masalah tersebut adalah boleh”. Tetapi kebanyakan orang awam memutarbalikkan prinsip tersebut menjadi “apa yang tidak disebutkan dalam syariat adalah hukumnya haram dan melakukannya adalah tergolong perbuatan bid’ah”. Hal yang sama tampaknya juga berlaku pada gagasan-gagasan untuk membentuk dasar-dasar fikih minoritas muslim (Fiqh Aqalliyat) di seluruh dunia.

Meski tergolong baru, secara konseptual fikih minoritas sejatinya bukan model fikih yang benar-benar baru dan terpisah dari fiqih tradisional. Fikih minoritas hanyalah satu cabang dari disiplin ilmu fikih yang luas dalam Islam. ia juga menggunakan metodologi usul fikih yang hampir sama dengan fikih lainnya. Karena ia merujuk pada sumber yang sama yakni Al-Qur’an, Hadits, Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Oleh karena itu diperlukan penjelasan yang komprehensif terhadap masalah ini.

Fiqh al-Aqalliyyat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “fikih minoritas” terdiri atas dua kata yakni: fiqh dan aqalliyyat. Kata fiqh, secara etimologis “paham yang mendalam”. Sedangkan secara terminologis fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.

Taha Jabir al- Alwani menyatakan bahwa secara etimologis, aqalliyyah memiliki makna yang artinya minoritas atau kelompok di mana mereka ini berkedudukan sebagai kelompok masyarakat yang dalam segi etnis, bahasa, ras, atau agama berbeda dengan kelompok mayoritas yang berkembang.

Secara terminologis, Fiqh minoritas atau biasa disebut Fiqh al-aqalliyyat merupakan bentuk ilmu fikih yang memelihara keterkaitan hukum syara’ dengan dimensi mereka yang terbilang minoritas dan dengan tempat yang mereka diami.

Fiqh al-aqalliyyat ini merupakan sebuah konsepsi fiqh baru dalam dunia Islam zaman modern.

Jadi Fiqh al-aqalliyyat yakni salah satu fikih yang menjadi bagian dari ilmu fikih pada umumnya. Hanya saja Fiqh al-aqalliyyat ini memiliki sebuah karakter khusus karena nantinya akan diterapkan pada masyarakat yang terbilang mempunyai karakter khusus, yakni yang disebut sebagai kaum minoritas Muslim yang berada di wilayah negara bagian barat.

Dilihat dari sisi sumber hukum, Fiqh al-aqalliyyat ini juga sama dengan ilmu fikih pada umunya yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits yang dibangun berdasarkan ijmak, istihsan, al-maslahah al-mursalah, urf dan dalil yang lainnya yang telah disampaikan oleh para ulama’ usul fikih.

Fikih minoritas yang berada di seluruh belahan dunia, terkhusus di negara bagian barat, memiliki suatu tujuan yang hendak mereka realisasikan dalam kehidupan minoritas dengan berdasarkan pada hukum-hukum syariah beserta kaidahnya.

Pertama, fikih ini diharapkan mampu membantu kaum minoritas Muslim yang di dalamnya yakni: individu, keluarga, dan masyarakat yang ditujukan untuk menghidupkan agama mereka dengan kehidupan yang mudah, tanpa dipersulit dalam hal menjalankan agamanya.

Kedua, dengan ilmu fikih ini diharapkan dapat menjaga esensi dari kepribadian Muslim yang baik serta lengkap dengan akidah, syariah, nilai-nilai, akhlak, moral dan pemahaman universal sehingga dalam hal beribadah yakni sholat, hidup serta mati hanya mereka persembahkan untuk Allah semata.

Ketiga, dengan adanya fikih ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan minoritas dengan berisikan nilai toleransi serta keterbukaan terhadap sesama, sehingga nantinya tidak terkesan mengisolasikan fikih dari dasar-dasarnya serta tidak menjadikan mereka mengasingkan atau menutup diri dari masyarakat sosial di antara mereka.

Keempat, diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam hal mendidik, dan menyadarkan kaum muslim dengan cara menjaga hak-hak, kebebasan mereka dalam hal menjalankan agamanya, budaya, sosial, ekonomi serta politik yang telah dilindungi oleh undang-undang dan juga mendapakan kemudahan dalam hal menjalankan kewajiban mereka.

Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa Islam bukan hanya untuk negara di satu wilayah tertentu, namun ditujukan untuk seluruh wilayah dan negara yang ada di dunia ini.

Fiqih Aqalliyat adalah fiqih yang secara spesifik membahas terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi muslim minoritas dalam pengamalan ajaran agama. Latar belakangnya ialah banyaknya permasalahan pengamalan syariat Islam yang dihadapi muslim minoritas yang berada di Barat (Benua Eropa) dan Amerika.

Permasalahan yang dihadapi muslim di Barat, tentu sudah dijawab para ahli, tapi dalam konteks ini ada dua tokoh yang dianggap penggagas adanya fiqih minoritas atau fiqh aqalliyat, yaitu Thaha Jabir al-Alwani dan Yusuf al-Qaradhawi. Menurut kedua tokoh ini, perlu adanya suatu bentuk fiqih yang khusus dan utuh dari sisi materi dan metodologisnya terkait masalah keminoritasan ini. Di antara problematika itu adalah pemaknaan negara Islam, dan peran politik dan kewarganegaraan kaum muslim yang tinggal di negara-negara dengan mayoritas non muslim.

Dalam wacana kaprah, ada perdebatan tentang makna negara Islam, bagaimana kriterianya, beserta hukum tinggal di sana, juga hukum memilih pemimpin non muslim, dan partisipasi politik.

Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah dalam buku “Fiqih minoritas” karya Imam Mawardi, menjelaskan bahwa negara Islam adalah negara yang di dalamnya hukum Islam ditegakkan.

Sementara itu Abd Qadir Awdah mendefinisikan negara Islam sebagai negara yang menegakkan hukum Islam atau yang memberikan kebebasan kepada penduduknya yang beragama Islam untuk menjalankan hukum Islam.

Jadi negara Islam bisa berupa negara yang keseluruhan atau mayoritas penduduknya muslim, negara yang diperintah oleh umat Islam dengan menjalankan hukum Islam walau sebagian besar penduduknya non-muslim, dan negara yang dikuasai oleh non-muslim tetapi memberikan kebebasan pada penduduknya yang muslim untuk menjalankan agamanya.

Dengan demikian, meskipun mayoritas non-muslim tetapi bila muslim diberi kebebasan untuk menjalankan keagamaan, maka bisa disebut sebagai negara Islam.

Adapun hukumnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, hukumnya mutlak haram. Pendapat ini dianut oleh Ibnu Hazm dan pengikut mazdhab Maliki.

Pendapat kedua ialah boleh, sepanjang ia mampu menjalankan kewajiban agamanya. Dalilnya sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi’i bahwa Nabi telah mengizinkan kaum yang telah masuk Islam di Makkah untuk tetap tinggal di sana setelah keislaman mereka.

Pendapat ketiga ialah wajib jika keberadaannya memberikan kemaslahatan bagi Islam dan umat Islam, atau jika kepergiannya bisa menimbulkan sisi negatif (mafsadat); haram jika tidak khawatir keluar Islam, tetapi hanya melihat kemungkaran, sementara melihat ada negara alternatif yang kemungkarannya lebih kecil; mubah jika dua pertimbangan antara maslahat dan mafsadat itu sama; dan sunnah jika ada kepentingan dakwah sementara sudah ada orang lain yang telah memulai dakwah di negara itu.

Dari variasi pendapat yang kemudian dipilih oleh Yusuf al-Qaradhawi ialah pendapat yang ketiga, pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan menjadi ukuran mutlak dalam penentuan hukum Islam. Maka wajib jika memang kita mendapat berkesempatan tinggal di negara non-muslim dan bisa membawa maslahat serta menghilangkan mafsadat.

Fiqih Aqalliyat ini mengandaikan lebih banyak mempertimbangan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Dengan landasan tersebut, dalam fiqih aqalliyat adalah boleh memilih pemimpin non-muslim yakni dengan catatan apabila tidak ada calon pemimpin yang muslim dan juga kita harus memilih pemimpin yang terbaik di antara pilihan yang ada, yang paling sedikit cacat atau kejelekannya. Sebagai umat minoritas, masih sangat perlu untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan politik yakni agar eksistensi yang minoritas ini tetap ada. Dan dengan menyuarakan suara serta hak mereka akan bisa menghambat atau menghindari terpilihnya pemimpin yang akan merugikan keberadaan mereka di sana.

Mengenai keikutsertaan muslim minoritas dalam sistem pemerintahan negara non-muslim, dalam fiqih aqalliyat juga diperbolehkan.

Alasannya tentu dikarenakan kemaslahatan yang dapat diikhtiarkan. Dengan masuknya muslim dalam sistem pemerintahan, akan dapat memperbesar peraturan atau kebijakan yang menguntungkan muslim minoritas di negara tersebut.

Demikianlah, posisi fiqih aqalliyat, amat urgen dan musti terus dikuatkan dengan memperbanyak pendidikan cendekia muslim dan untuk kemaslahatannya.

PENGETAHUAN ILMU FIQH SEBAGAI SARANA MEMAHAMI SUMBER HUKUM AGAMA ISLAM

Sumber utama ajaran Islam adalah Alquran yang jumlah ayatnya 6.236, dan juga As-Sunnah yang jumlah hadisnya sampai ratusan ribu. Namun bagaimana caranya mengambil kesimpulan hukum atas suatu masalah dalam ajaran islam dengan dalil yang begitu banyak?

Tentu saja harus ada sebuah metodologi yang ilmiyah dan baku, serta disepakati oleh umat Islam sepanjang zaman, dan metodologi itu adalah ilmu fikih.

Fikih sebagai disiplin keilmuan dalam agama Islam, telah berhasil menjelaskan dengan jelas dan tepat, tentang hukum-hukum yang terkandung pada setiap potong ayat, dan hadis yang jumlahnya ribuan. Dengan menguasai disiplin ilmu fikih, maka ajaran agama Islam bisa dipahami dengan benar, sebagaimana Rasulullah Saw dahulu mengajarkannya.

Namun akan terjadi sebaliknya, jika memahami ajaran Islam hanya berpegang kepada Alquran dan As-Sunnah saja dan mengabaikan ilmu fikih. Maka yang terjadi yaitu penyelewengan terhadap makna, yang terdapat dalam sumber hukum Islam (Alquran dan Hadis). Khususnya ayat dan hadis yang mengandung implikasi hukum di dalamnya. Salah satu contoh bahwa ilmu fikih adalah alat yang sangat penting, untuk memahami ajaran Islam dengan benar adalah dalam memaknai ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Alquran, maupun hadis-hadis hukum dalam kitab-kitab hadis.

Dalam Alquran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum, misalnya dalam Q.S Al-Maidah ayat 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

    Artinya; laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas adalah salah satu contoh yang berkaitan dengan ilmu fikih, yaitu ayat yang menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi para pencuri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi benarkah semua pencuri harus dipotong tangannya? Apakah semua orang yang berzina harus dirajam? dan seterusnya.

Jika yang dijadikan dasar hanya dzahir ayatnya saja, atau dalam artian diterjemahkan secara leterlek, maka sekilas penjelasannya seperti itu. Tetapi Islam adalah agama yang Rahmatan lil Alamin, dengan Alquran sebagai mukjizat paling besar Nabi Muhammad Saw, yang di dalamnya penuh dengan keragaman penafsiran, dan tentu saja memahaminya tidak bisa hanya secara teks dzahirnya saja. Tetapi juga perlu bantuan disiplin ilmu yang lainnya, seperti ilmu fikih dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, dalam kasus ayat-ayat yang berimplikasi terhadap hukum (ayatul ahkam), seperti ayat yang menjelaskan tentang pencuri yang harus dipotong tangannya, zina yang dirajam, membunuh yang qishash dan lain sebagainya. Maka dalam disiplin ilmu fikih, akan dijelaskan tentang kriteria pencuri yang bagaimanakah yang harus dipotong tangannya, karena tidak semua orang yang mencuri harus dipotong tangannya.

 Begitu juga dengan hukum zina yang dirajam, membunuh yang diqishash. Hal tersebut semuanya dijelaskan dalam fikih, sebagai penjelas yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Jika hanya menjadikan satu atau dua dalil saja untuk melegitimasi sebuah tindakan hukum, tanpa dilengkapi dengan ilmu lainnya seperti fikih, justru sama saja bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.

Fikih merupakan porsi terbesar dalam ajaran Islam, dibandingkan dengan disiplin keilmuan lainnya seperti akidah, tasawuf dan lain sebagainya. Masalah-masalah dalam ilmu fikih menempati porsi terbesar dalam khazanah keilmuan Islam, hal itu karena hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang bukan qath’i dalam ajaran Islam bersifat dinamis dan selalu berkembang. Ilmu fikih sangat penting dikuasai sebagai kunci dalam memahami ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam.

Mungkin saja seorang Muslim masih dianggap wajar, jika tidak bisa menguasai disiplin keilmuan seperti tafsir, hadis, bahasa arab, ushul fikih dan lainnya. Tetapi khusus ilmu fikih, setiap muslim sebisa mungkin harus mengetahuinya. Karena hal ini akan berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari, seperti ibadah, mu’amalah dan lain sebagainya. Sebab tidak mungkin kita bisa beribadah dengan benar, tanpa mengetahui fikih bab ibadah.

Memahami Islam tidak cukup hanya dengan menggunakan dua sumber utama Alquran dan As-Sunnah, tetapi perlu sumber-sumber lainnya yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu.

MENILIK PANDEMI DI BALIK KASUNYATAN ISTILAH PAGEBLUK

Kepanikan menjalar karena belum lama Solo dicap “zona hitam”. Kota Bengawan belakangan digempur lonjakan kasus Covid-19. Mulai puluhan tenaga kesehatan, seorang pejabat kampus negeri, bakul makanan tahu kupat yang menulari, hingga pedagang pasar tradisional. Buahnya, Pasar Hardjodaksino ditutup selama seminggu untuk disemprot, menyusul kemudian pusat perbelanjaan Beteng Trade Center.

Terus terang, semenjak ditiupkan istilah “New Normal”, terlihat masyarakat sembrono. Banyak orang bergerombol mengabaikan jarak fisik serta tak mengenakan masker merupakan panorama umum. Seolah-olah virus Korona hanyalah mitos. Sementara itu, lembaga plat merah asyik bermain-main dengan terminologi asing yang sukar diterima publik.

Pagebluk, istilah lawas yang khas dan berdimensi historis, malah tenggelam. Padahal, masyarakat Indonesia sedari lama berkarib dengan lema pagebluk. Kata itu di tangan pujangga dirasakan mengandung “sihir” agar warga eling lan waspada terkait ancaman nyata virus Korona di depan hidung.

Pekamus Poerwodarminta dalam Bausastra Jawa (1939) menyuratkan “pageblug” (KBBI: pagebluk) sebagai ngusum lelara nular (musim penyakit menular). Selain sebagai pengalaman historis, pagebluk juga merasuk dalam alam pemikiran manusia Jawa lewat dedongengan.

Ambillah misal, legenda Calon Arang menyebarkan teluh kepada masyarakat di sekitarnya. Terjadilah pagebluk yang merenggut banyak nyawa. Dalam tembang pupuh, diceritakan periode kekuasaan Prabu Erlangga, Calon Arang berdialog dengan Batari Durga supaya menciptakan wabah penyakit.

Ia menyorongkan sesaji terhadap “junjungannya” itu agar bersedia melahirkan pagebluk mematikan orang-orang. “..amba nuwun sih bathari, badhe damêl pagêblug numpêsi tiyang,” tulis juru pena istana. Meminjam kacamata ilmiah Selo Soemardjan (1996), masyarakat memeluk pemikiran irasional fajar meyakini bahwa penyakit bisa datang dari teluh atau santet yang dikirim oleh orang, bukan lagi ulah lampor atau lelembut (pemikiran irasional dini).

Sedari lama wong Jawa berkarib dengan kisah dunia pewayangan Mahabarata dan Ramayana. Tak melulu unsur asmara, kesetiaan, perebutan kekuasaan, hingga dramatisasi peperangan merimbuni jagad wayang sebagai personifikasi manusia. Rupanya cerita pagebluk turut mewarnai dan mencopet perhatian dalang untuk memainkannya.

Jurnalis sekaligus sastrawan, Padmasusastra dalam serat Pustakaraja Purwa (1924) merakitnya dengan ciamik. Alkisah, Kerajaan di Ngastina semasa Prabu Krêsna Dwipayana berkuasa, kedatangan tamu istimewa ratu dari Sriwadari. Dialah Prabu Dasabau, buah hati Prabu Partayatnya.

Tuan rumah yang setengah dewa itu menanyakan niatan tamu tumben bertandang ke istananya. Unek-unek yang berdesakan di hati tamu segera ditumpahkan kepada raja yang bijaksana itu. Dijelaskan bahwa Prabu Dasabau sudah tiga tahun menahkodai para kawula menggantikan ayahandanya.

Namun, negaranya dilanda kesusahan tanpa ujung, yaitu terkena pageblug besar (kaparag ing pagêblug agêng). Tidak sedikit prajurit perempuan mati akibat dasyatnya amukan pageblug. Cuilan kisah ini menerbangkan imajinasi historis masyarakat Solo tentang fenomena pandemi kolera mengamuk kerajaan periode Paku Buwana IV (1788-1820).

Bahkan, pagebluk tersebut menyebabkan pemain gender ampuh istana Kasunanan, Nyai Jamprang “tutup usia”. Wong Solo detik itu geger lantaran niyaga perempuan ini hidup lagi dengan membawa gending sakral Gadung Mlathi serta mengaku bertemu Nyai Ratu Kidul.

Kita musti memahami latarbelakang Padmasusastra pada dekade kedua abad XX sengaja meronce ulang riwayat kelam pagebluk dengan meminjam tokoh Kresna dan Prabu Dasabau yang hidup dalam dunia fiksi itu. Interpretasi historisnya ialah Kerajaan Kasunanan Surakarta dan wilayah Soloraya semasa Padmasusastra digempur pagebluk pes yang memangsa ribuan nyawa. Sengaja diketengahkan pula negara Sriwadari dalam cerita itu. Sriwedari merupakan ruang publik yang menjadi magnet dan kebanggaan masyarakat Soloraya lintas kelas dan etnis.

Pagebluk berawal dari rombongan tikus menyusup ke karung beras impor yang diusung gerbong kereta api tahun 1915. Sepur berhenti di Stasiun Jebres, tikus lalu menyebar dan mendekam di rumah penduduk yang berdinding anyaman bambu serta selokan.

Binatang ini membawa malapetaka. Selama tahun 1916 beberapa kasus pes diketahui telah menyebar di afdeling Sragen, Klaten, dan Boyolali. Puncaknya, tahun 1924 warga Soloraya yang menjadi korban pes mencapai 4.482 jiwa. Setahun kemudian, melonjak menjadi 5.000 jiwa. Catatan pahit ini terekam dalam arsip memorie van overgave tuan residen Surakarta Harloff.

Padmasusastra mendeklarasikan diri sebagai pujangga merdeka (tidak dikekang keraton) itu tentu merasakan kepedihan kawula alit alias rakyat kecil menghadapi situasi pageblugk. Sebab, kaum kromo ini adalah kelompok yang paling menderita akibat keganasan pes tanpa ampun. Beda dengan komunitas Eropa yang diamankan para dokter Eropa.

Demikian pula lingkaran istana, kondisi kesehatan raja dan keluarga aristokrat terjamin oleh barisan dokter keraton. Antara lain, dokter Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Widyadiningrat, Raden Tumenggung Nitidiningrat, Raden Ngabehi Wiryahusada, dan Panji Prawirodinata.

Kini, sejarah kelam itu berulang dengan subyek yang berbeda. Leluhur senantiasa berpesan agar kita eling lan waspada. Bertindak sembrono sama saja memperpanjang usia pagebluk, juga membahayakan keselamatan orang lain. Kita diajarkan untuk tidak buru-buru memahami fenomena pagebluk sebagai takdir atau lelakon urip yang harus dilalui dengan pasrah.

Ya, terminologi pagebluk bukan tanpa makna. Zaman telah membuktikan bahwa ia merontokkan seluruh sendi kehidupan masyarakat. Dianggap seram dan mistis, maka pujangga mendokumentasikan pagebluk lewat karya sastra sebagai pengeling-eling. Kita mestinya belajar dari kasunyatan pahit itu.

MEMBACA BERITA PESANTREN YANG JADI KLASTER COVID-19

Tanggal 18 Maret 2020 muncul di Youtube ceramah KH Agoes Ali Masyhuri merespon Pandemi yang sedang melanda dunia. Ia mengatakan Covid-19 adalah framing, dibuat-buat gawat, mematikan. “Iki akeh wong susah. Nggih nopo mboten? Jangan ditakut-takuti. Sebab ne wong susah, wedhi, gampang kene penyakit, cepet mati.”

KH Agoes Ali Masyhuri  atau Gus Ali yang  –lahir di Sidoarjo 3 September 1958– adalah tokoh NU yang terpandang di Jawa Timur. Ceramah-ceramahnya digemari karena komunikatif dan humoris, juga rajin menulis di koran. Pesantren Progresif Bumi Shalawat yang diasuhnya cukup besar. Pada September 2018, Presiden Jokowi datang di pesantren ini.

Dalam video itu, Gus Ali mengajukan keraguannya kenapa orang membahas korona, sementara kecelakaan motor yang juga memakan banyak korban tidak dibahas. “Berarti tidak murni virus, ada muatan-muatan kepentingan, setelah itu jualan vaksin,” kata Gus Ali dalam video yang diunggah 18 Maret atau dua hari setelah pemerintah memberlakukan PSBB.

Ceramah senada juga disampaikan oleh Habib Lutfi dari Pekalongan. Di depan ribuan jamaahnya, habib yang juga anggota Watimpres ini meminta korona pergi dari Indonesia, kembali kepada yang membuatnya. Secara implisit, dalam video yang diunggah 23 Maret, ia mengatakan korona ada yang “membuat”. “Di sini adanya corona mobil Toyota,” katanya. Vidio yang diunggah NU Channel ini sampai Selasa (14/7) ditonton 156,980, jauh lebih banyak daripada video Gus Ali yang “hanya” 48,602.

Berbeda dengan dua kiai di atas, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menunjukkan sikap dan pendapat yang sebaliknya. Kiai Said yang juga pengasuh Pesantren ats-Tsaqafah Jakarta Selatan ini menghimbau agar masyarakat berupaya, berusaha, dan melakukan sesuatu agar terhindar dari mara bahaya.  Ia menyampaikan statemen itu di Kompas TV secara langsung, 21 Maret

Kiai Said banyak memberikan pernyataan tentang korona karena kedudukannya sebagai ketua umum PBNU. Dan baru-baru ini ia memberikan ceramah di Satgas Covid-19. Senada dengan Kiai Said, KH A Mustofa Bisri atau Gus Mus juga menyampaikan padangan yang hati-hati, menghimbau masyarakat agar taat protocol. Khusus terkait salat Jumat, Gus Mus berpesan bahwa agama itu tidak menyulitkan, agama itu menghindari bahaya.

Meskipun ada perbedaan tajam di kalangan NU dan ulama pesantren, tidak serta-merta mereka berbeda secara mencolok di lapangan. Misalnya, baik Gus Ali ataupun Habib Lutfi meliburkan banyak kegiatan keagamaannya, apalagi setelah jumlah yang terinfeksi Covid-19 makin meningkat. Salat Jumat, pengajian, salat tarawih, hingga salat Idul Fitri mematuhi himbauan pemerintah.

Nahdliyin di daerah-daerah banyak yang melaksanakan salat Idul Fitri, namun dengan protokol ketat. Kondisi di lapangan yang “relatif” kompak, di tiga bulan pertama wabah, disyukuri oleh banyak pihak, Gus Lukman misalnya, menyatakan syukur karena di lapangan relatif terkendali.

“Alhamdulillah, meski kiai-kiai terbelah menjadi tiga “mazhab” di lapangan masih banyak yang mematuhi protokol,” kata Pengasuh Pesantren Tremas Pacitan ini. Tapi di sis lain, setelah Idul Fitri, kondisinya berbeda, perselisihan muncul terkait pesantren yang sudah libur dari tiga bulan. “Banyak kiai yang ‘tidak betah’ melihat pesantren libur terus. Akhirnya tiga mazhab pecah lagi di lapangan,” kata Gus Lukman yang juga pengurus PBNU.

Gus Lukman menjelaskan tiga mazhab itu, pertama, kiai yang menganggap Covid-19 itu nyata, bukan rekayasa. Mazhab ini di lapangan berikhtiar dan melawan korona. Mereka bertindak sangat hati-hati, dengan meliburkan semua kegiatan yang mengumpulkan massa dari pengajian hingga Jumatan. Pesantren-pesantren banyak yang belum buka, sebagaimana sekolah.

“Secara sederhana kiai-kiai mengambil dalil itu loh, Mekkah dan Madinah saja lockdown,” Gus Lukman mencontohkan.

Mazhab kedua, kata Gus Lukman, kiai yang beranggapan korona ini konspirasi, nyata tapi konspirasi. Mereka mengimbau jangan takut korona, takut kepada Allah. Meskipun demikian, di lapangan mereka tidak frontal, tidak melawan kondisi ini, karena pihak pemerintah melakukan persuasi.

Mazhab ketiga itu “moderat”, kata Gus Lukman. “Kiai-kiai ini percaya korona, tapi menganggap enteng. Asal imunitas kita tinggi ya tidak ada masalah. Kayak rokok itu, kalau usia lanjut dan ada penyakit yang menyertai itu yang perlu diwaspadai,” jelasnya Gus Luman, Senin (13/7), melalui sambungan WA.

Awal 2020 mata dunia tertuju pada berita wabah korona yang menyebabkan China ditutup total (lockdown). Hingga korban mencapai puluhan ribu, korona belum ada nama resminya. Baru tanggal 11 Februari, WHO menetapkan nama resmi wabah korona: Covid-19.

Tanggal 28 Februari 2020 China masih menjadi episentrum dengan kasus terinfeksi 78.824 dari total kasus 83704. Sisanya, 4.888 kasus, tersebar di 57 negara. Saat itu, panggung-panggung keagamaan di Indonesia masih banyak yang menyebut wabah di China merupakan azab dari Allah. Korona adalah tentara Allah untuk menghukum China yang Komunis, yang tak bertuhan, yang zalim terhadap komunitas muslim di Sinjiang.

Suara-suara tidak benar dan hoaks cenderung berkurang saat di Indonesia “pecah telur”. Presiden  Jokowi, tanggal 2 Maret, mengumumkan langsung dua warga depok yang positif terinfeksi Covid-19. Saat pemerintah mengumumkan, jumlah kasus di dunia sudah mencapai 88.382 yang menyebar di 60 negara.

Meski sudah ada kasus, masyakarat kita belum waspada. Penyebabnya adalah: Pertama, satu banyak pejabat pemerintah memberi pernyataan yang terkesan meremehkan, tak terkecuali Menteri Terawan, pejabat yang harusnya paling waspada. Pro-kontra terkait menyeruak di masyarakat: Lockdown atau seperti apa? Pembatasan apa yang harus dilakukan pemerintah, baru tanggal 18 Maret atau 16 hari setelah ada kasus, dilakukan PSBB di beberapa daerah. Kedua, masih banyak paradigma masyarakat bahwa kematian itu kehendak Tuhan. Ketiga, masyarakat tidak siap secara ekonomi dan pemerintah lamban dalam mengantisipasinya.

Sikap abai dan meremehkan juga sangat terasa dalam pernyataan dan pandangan di kalangan pesantren. Mungkin masih bisa dimaklumi saat wabah itu masih jauh di daratan China sana, namun ternyata sikap tidak peduli juga masih dipertahankan, saat kasus di Indonesia berjumlah hampir 80 ribu atau hampir sama dengan jumlah di China akhir bulan Februari, bahkan saat wabah sudah menjalar di beberapa pesantren.

Satu contoh wafatnya Gus Majid Kamil (49 tahun), salah satu pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang. Almarhum diumumkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang positif terinfeksi Covid-19. Pada hari Senin, sebagaimana diberitakan Detik.Com, Gus Yasin, adik dari Gus Majid yang juga Gubernur juga mengkonfirmasi bahwa kakandanya positif. Namun masyarakat dan beberapa santri ada yang seperti tidak ikhlas dengan menunjukkan bahwa Gus Majid wafat karena penyakit lain. Benar bahwa protokol Covid-19 yang diterapkan dalam tahapan pemakaman tidak otomatis yang bersangkutan terinfeksi, namun pada kasus Gus Majid jelas positif, karena ada pernyataan dari Pemda Rembang dan dari Gus Yasin. Di sini, kita merasa beruntung Gus Majid adalah Ketua DPRD Kabupaten Rembang, sehingga ada keterbukaan informasi, juga karena Gus Yasin Wakil Gubernur. Keduanya merupakan “ulil amri” yang sudah bersikap seharusnya, yakni terbuka demi kemaslahatan bersama.

Kondisi berbeda dengan wafatnya salah satu pengasuh di lingkungan Pesantren Tebuireng Jombang: Gus Zaki Hadziq (49), tanggal 2 Juli atau 11 hari sebelum Gus Majid wafat. Informasi yang beredar tidak pasti. Saat redaksi Alif meminta konfirmasi kepada Gus Fahmi Hadziq, kakak Gus Zaki, tidak ada jawaban yang pasti.

“1 juli di RSNU hasil rapid test tidak reaksi. Maka dirujuk di RSUD Jombang. Di sana sana hasilnya reaksi. Selanjutnya harus di-swab. Namun Gus Zaki wafat. Jadi soal penyebabnya belum jelas. Tapi karena ada gejala sesak nafas, maka prosesi pemakaman menggunakan protokol Covid-19,” jelas Gus Fahmi. Seandainya Gus Zaki positif Covid-19, Gus Fahmi tidak bisa memperkirakan adiknya tertular di mana, karena sudah sebulan tidak pergi ke Surabaya atau kota lain.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Jogjakarta Muhammad Mustafied, mengatakan bahwa sikap tidak tegas kalangan pesantren, secara umum adalah cerminan salah satu wajah sosiologis dan antropologis kita. bahkan teologis pesantren. Namun sikap seperti itu bukan hanya ada di kalangan pesantren.

“Gereja juga sama kok, bahkan dengan alasan tertentu misalnya ekonomi, kaum modern-sekuler juga abai. Ini tak melulu akidah atau budaya, tapi juga ekonomi,” kata Mustafied.

“Khusus kalangan pesantren kita butuh dekonstruksi dan rekonstruksi, karena kita punya keunikan dalam pandangan teologis, termasuk memandang korona ini aib, padahal bukan aib sama sekali. Ini penyakit sama dengan penyakit lainnya,” tambahnya.

SEJARAH EKASILA DAN TRISILA DALAM PEMBAHASAN RUU HIP


Masalah Trisila dan Ekasila kembali muncul di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) pada 2020. Masalah ini kembali menjadi perbincangan publik dengan beragam tafsiran dan kecurigaan dari berbagai kelompok perihal dasar negara. Trisila (tiga sila) sendiri yang terdiri atas nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan adalah perasan dari Pancasila (lima sila). Sedangkan Ekasila yaitu gotong royong adalah perasan dari Trisila.

Awal Mula Trisila dan Ekasila Trisila dan Ekasila muncul dari pidato Sukarno pada rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1 Juni 1945 ketika para pendiri bangsa mendiskusikan antara lain dasar negara Indonesia. Pada pidato itu, Sukarno menyebutkan Pancasila sebagai prinsip bernegara. Setelah menjelaskan Pancasila, Sukarno menyebutkan secara opsional kepada para hadirin. “Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang tiga itu?” (Sukarno, Camkan Pancasila: Pancasila Dasar Falsafah Negara, [Jakarta, Departemen Penerangan RI: 1964 M], halaman 31).

Sukarno menyebut rincian trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Ia juga menjelaskan nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan seperti apa yang cocok sebagai prinsip negara Indonesia. Setelah itu, ia kemudian menawarkan perasan trisila menjadi ekasila kepada para anggota sidang. “Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socio-nationalisme, socio-democratie, dan ketuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? (Sukarno, 1964 M: 31). Gotong royong.

Menurut Sukarno, kalau memang mau diperas lagi Indonesia dapat berdiri di atas satu prinsip, yaitu gotong royong. Ia berpikir keras untuk memeras tiga sila itu menjadi satu sila yang menjadi pijakan setiap kelompok dalam menegakkan Indonesia Merdeka. Tentu saja hal ini bersifat opsional. “Semua buat semua! jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong-royong.’ Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong-royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong (tepuk tangan riuh rendah).” (Sukarno, 1964 M: 31-32).

Namun demikian, Trisila dan Ekasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia dalam pidato Pancasila Sukarno pada 1 Juni 1945 yang terkenal itu bersifat opsional. Secara sharih Sukarno mengatakan bahwa perasan Pancasila menjadi Trisila, yang kemudian diperas lagi menjadi Ekasila bersifat opsional belaka. Ini menunjukkan kekuatan daya pikir Sukarno dalam menentukan prinsip pokok yang melahirkan Indonesia Merdeka. “Pancasila menjadi Trisila. Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih: Trisila, Ekasila, ataukah Pancasila? Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi.” (Sukarno, 1964 M: 32).

Adapun Pancasila yang disebutkan Sukarno pada awal pidatonya adalah kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan di mana ia mencita-citakan sebuah masyarakat Indonesia yang teguh dalam memegang agamanya masing-masing di satu sisi dan menghargai praktik beragama pemeluk agama lain yang berbeda pada sisi lainnya. Sukarno menyebutnya “bertuhan secara kebudayaan.” “Prinsip yang kelima hendaknya: menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa. Prinsip ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoism-agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan.” (Sukarno, 1964 M: 29-30). (bersambung…)