FATWA DSN MUI TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH

21 Pedoman Umum Asuransi Syari’ah Dewan Syariah Nasional MUI

1.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..” (QS. an-Nisa [4] : 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2)

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir)

“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula

membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

7. Kaidah fiqh yang menegaskan:

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

. “Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

. “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Memperhatikan :

1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi’uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH

Pertama:

Ketentuan Umum

1.

Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2.

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

3.

Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

4.

Akad tabarru’adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

5.

Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

6.

Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua:

Akad dalam Asuransi

1.

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan / atau akad tabarru’

.

2.

Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah.

3.

Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

6

1. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
2. cara dan waktu pembayaran premi;
3. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Ketiga:

Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru’

1.

Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis);

2.

Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat :

Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru’

1.

Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2.

Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Kelima:

Jenis Asuransi dan Akadnya

1.

Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

2.

Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

Keenam:

Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad

tabarru’.

2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah

dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru’ dapat diinvestasikan.

Ketujuh:

Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal

perjanjian.

2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang

dibayarkan.

3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan

merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4. Klaim atas akad tabarru’, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan:

Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan:

Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari’ah.

Kesepuluh:

Pengelolaan

1.

Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

2.

Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).

3.

Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah).

Kesebelas:

Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan

diawasi oleh DPS.

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Oktober 2001

DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA